5 Fakta Masyarakat Tidak mau Tempati Rumah Subsidi

5 Fakta Masyarakat Tidak mau Tempati Rumah Subsidi

Berita Lapak - Pemerintah telah menurunkan uang muka pinjaman perumahan bersubsidi dari lima persen menjadi satu persen. Itu ditambah dengan bantuan cicilan cicilan Rp 4 juta per orang.

Demikian diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jakarta. "Kalau sebelumnya uang muka 5 persen, itu plus berbagai macam biaya seperti Pajak Pertambahan Nilai dan seterusnya, jadi sekitar 10 persen, jadi kita bikin 1 persen plus uang tunai Rp 4 juta."

Selain itu, pemerintah jga akan menurunkan suku bunga KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 7,5 persen menjadi lima persen. Menteri Basuki berharap pelonggaran itu bisa mendongkrak kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lapak Berita - Dia menyebutkan, FLPP hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yg berpenghasilan kurang dari Rp 4 juta tuk kepemilikan rumah di situs tersebut dan Rp 7 juta tuk perumahan vertikal. Semacam apartemen dan flat.

Masyarakat bisa membayar perumahan bersubsidi selama 15-20 tahun. Jika berminat, orang bisa mengunjungi bank penyimpan KPR FLPP.

Namun, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengaku masih mencari rumah bersubsidi yg belum ditempati masyarakat. "Utk mengetahui keakuratan target, kami rutin memantau lapangan, bnyk rumah yg tidak ditempati," katanya.

5 Fakta Masyarakat Tidak mau Tempati Rumah Subsidi

Mengapa ini terjadi? Disini beritalapak.com akan merangkumnya utk pembaca.

1. Bangunan rumah tak sesuai perjanjian saat akad kredit

Poker99 - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, menjelaskan yg menjadi alasan mendasar rumah tersebut belum ditempati dikarnakan belum sesuainya rumah yg sudah jadi dengan kesepakatan yg dilakukan saat melakukan akad kredit. Seperti kontruksi rumah maupun komponen pendukung seperti saluran sanitasi dan listrik yg belum memadai.

"Karna belum sesuai keinginan mereka (masyarakat). Konstruksinya kurang bagus."

Tak hanya itu, Lana pun meminta dalam pembangunan rumah bersubsidi, pengembang jga memperhatikan karakter atau kondisi daerah setempat. "Desain rumah kurang perhatian arsitektur lokal. Satu rumah ke rumah lain bentuknya sama. Side plannya standar," katanya. Berita Indonesia

2. Lingkungan dan prasarana perumahan buruk

Agen Sakong - Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti, mengakui masih ada keluhan dari masyarakat soal kualitas rumah subsidi. Bukan hanya rumah, lingkungan dan sanitasi jga menjadi keluhan masyarakat pemilik rumah subsidi.

"Masih banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas rumah subsidi, bukan saja rumah tapi jga lingkungan, jalan lingkungan, sanitasi, listrik," ungkapnya.

Dia jga mengharapkan agar pengembang tidak hanya berfokus pada bangunan fisik rumah semata, melainkan jga memerhatikan berbagai aspek pendukung, agar dapat tercipta rumah yg nyaman dihuni. Berita Lapak Indonesia

"Kita butuh ruang utk pejalan kaki, jga utk ruang terbuka hijau. Semua mulai dari rumah," imbuh Lana.

3. Kualitas pekerja dan material buruk

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti, mengatakan terdapat beberapa faktor penyebab rumah bersubsidi memiliki kualitas yg kurang baik, seperti kualitas pekerja yg kurang baik, material bahan bangun yg kurang berkualitas, serta lemahnya pengawasan selama proses pembangunan. Lapak Berita Indonesia

"Mungkin karna harus kejar plafon, material terbatas, sehingga impor dari luar daerah. Bisa jga kurang tahu nya mengelola material daerah," jelasnya.

4. YLKI catat pengaduan masalah rumah terus meningkat tiap tahun

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mencatat pengaduan terkait properti meningkat setiap tahun. Pada 2014, YLKI menerima pengaduan 1192 kasus. 

Sebanyak 70 kasus diantara nya terkait perumahan. Ketiga terbesar stlh telekomunikasi atau multimedia (71 kasus) dan perbankan (115) kasus.

Setahun kemudian, YLKI menerima pengaduan sebanyak 1030 kasus. Sebanyak 160 kasus (15,53 persen) terkait perumahan. Ini menggeser telekomunikasi atau multimedia yg hnya sebanyak 83 kasus (8,06 persen). Sementara, perbankan masih yg tertinggi. Yaitu, sebanyak 17 kasus (17,09 persen).

Adapun kasus perumahan yg diadukan, umumnya, menyangkut pembangunan bermasalah. Ini meliputi kualitas bangunan, spesifikasi tidak sesuai dan lainnya. Berita Terbaru Indonesia

Kemudian persoalan terkait pengelolaan perumahan oleh pengembang. Lalu keterlambatan serah terima sertifikat dari pengembang kepada konsumen.

5. Pemerintah siap beri sanksi pengembang nakal

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Lana Winayanti, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pengembang agar betul-betul membangun rumah sesuai dengan kesepakatan saat akad kredit. "Kalau (pengembang) tidak bisa penuhi janjinya akan dikenakan sanksi bisa saja pengembang tersebut tidak diberikan lagi kesempatan utk membangun rumah bersubsidi," tegas Lana. 

Dia pun mengatakan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah utk turut terlibat dan mengawasi proses pembangunan rumah subsidi di daerahnya masing-masing.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: